Desa Tidak Akan Maju, Kalau Sekdes Tak Paham Tugas.

Kemajuan Desa sangat tercermin dari bagaimana kemampuan desa dalam mengelola APBDesanya. Peranan sentral Sekretaris Desa (Sekdes) sebagai administrator APBDesa, sangatlah penting. "Desa tidak akan maju dan berkembang kalau Sekdes tak paham tugas, tanggungjawab dan fungsinya".

Sekretaris Desa adalah pembantu Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Selaku koordinator pengelolaan keuangan desa, sekdes mempunyai tugas-tugas, antar lain:

Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa,

Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan barang Desa,

Menyusun Rancangan APBDesa dan Rancangan Perubahan APBDesa,

Menyusun Raperdes APBDesa,

Perubahan APBDesa, dan

Membuat Pertanggungjawaban APBDesa

Melaksanakan tugas-tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Desa.

“Beberapa persoalan pun akan muncul ketika Sekretaris desa tidak mampu menjalankan tugas sebagaimana mestinya, akibatnya desa tidak akan maju dan berkembang, dan lebih dari itu, tentunya harapan besar dari masyarakat pun akan kandas”.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik (good governance), Sekretaris desa mempunyai beban tugas membantu Kepala Desa di bidang administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat Pemerintah Desa dan masyarakat.

Seorang Sekretaris Desa dituntut untuk memiliki jiwa akuntabel yang berarti bertanggung jawab dalam mengelola administrasi desa sesuai dengan amanah dan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Sosok Sekdes yang diharapan, seseorang yang mampu menjalankan fungsi administrator dengan penuh tanggungjawab, jujur, tidak melakukan penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangannya, agar pemerintah desa selalu dihormati dan dipercaya oleh masyarakat

Keberadaan Sekretaris Desa yang mampu dan memahami tugasnya akan mendukung terciptanya transparansi keuangan desa, karena dengan transparansi keuangan desa akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah desa.

Oleh karena itu, seorang Sekretaris Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus memahami dan memiliki pengetahuan, tentang:

Tata cara membuat naskah desa;

Tata cara membuat persuratan pemerintah desa;

Memiliki pemahaman tentang administrasi desa dan kearsipan;

Memiliki keterampilan dalam penyusunan produk hukum desa;

Memiliki keterampilan dalam penyusunan RPJM-Desa;

Memiliki keterampilan dalam penyusunan RKP-Desa;

Memiliki keterampilan dalam perencanaan dan penganggaran keuangan desa;

Memahami pelaksanaan keuangan desa;

Memiliki keterampilan dalam penatausahaan keuangan desa;

Memiliki keterampilan dalam pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa;

Memiliki keterampilan dalam penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dan lain-lain

"Idealnya jabatan Sekdes tidak bisa dimiliki sembarang orang. Jabatan ini dinilai cukup prestisius di kalangan masyarakat level desa. Di tingkat kabupaten, jabatan ini seperti Sekretaris Daerah (Sekda)".

KUMPULAN PERATURAN TENTANG DESA

PERATURAN PELAKSANAAN

 UNDANG UNDANG DESA NO 6 TAHUN 2014

UNDANG - UNDANG DESA
UNDANG-UNDANG DESA NOMOR 06 TAHUN 2014 [Klik Download]

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG DESA

• PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA [Klik Download]
• PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Klik Download)
• PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2014 TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA [Klik Download]

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI (SKB TIGA MENTERI TENTANG DESA)
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI KEUANGAN, MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI TENTANG NOMOR 900/5356/SJ NOMOR 959/KMK.07/2015 NOMOR 49 TAHUN 2015 TENTANG PERCEPATAN PENYALURAN, PENGELOLAAN, DAN PPENGGUNAAN DANA DESA. (KLIK Dowload)

PERATURAN MENTERI DESA, PDTT

• NEW: PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2017. [KLIK DONWLOAD)
•  NEW: PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2016. [KLIK DONWLOAD)
• NEW: PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2016 [KLIK DONWLOAD)
• PERMENDESA NOMOR 8 TAHUN 2016 PERUBAHAN NOMOR 21 TAHUN 2015TENTANG PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2016 [KLIK DOWNLOAD]
• NEW: INDEKS DATA MEMBANGUN (IDM) (UDUH DISINI)
• PERMENDESA NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2015 [KLIK DOWNLOAD]
• PERMENDESA NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN TATA TERTIB DAN MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN MUSYAWARAH DESA [KLIK DOWNLOAD]
• PERMENDESA NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENDAMPINGAN DESA [KLIK DOWNLOAD]
• PERMENDESA NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENDIRIAN, PENGURUSAN, PENGELOLAAN, DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMD) [KLIK DOWNLOAD]

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

• PERATURAN MENTERI KEUANGAN (PMK) NOMOR: 93/PMK.07/2015 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENYALURAN, PEMANTAUN, DAN EVALUASI DANA DESA. (Klik Donwload)
• PERATURAN MENTERI KEUANGAN (PMK) NOMOR 247/PMK.07/2015 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA DESA. (KLIK DONWLOAD)
• NEW: PMK TENTANG PENGELOLAAN TRANFER KE DAERAH DAN DANA DESA 2016, PMK NOMOR 49/PMK.07/2016. (KLIK DONWLOAD)
• NEW: PMK TENTANG PENGELOLAAN TRANFER KE DAERAH DAN DANA DESA 2017, PMK NOMOR 50/PMK.07/2017. (KLIK DONWLOAD) 

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI (KEMENDAGRI) TENTANG DESA

• BARU: PERMENDARI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA. (KLIK DONWLOAD) 
• BARU: PERMENDARI NOMOR 110 TAHUN 2016 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA. (KLIK DONWLOAD)
• BARU: PERMENDAGRI NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA (KLIK DONWLOAD)
• BARU: PERMENDAGRI NOMOR 46 TAHUN 2016 TENTANG LAPORAN KEPALA DESA (KLIK DONWLOAD)
• BARU: PERMENDAGRI NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA (KLIK DONWLOAD)
• BARU: PERMENDAGRI NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG KEWENANGAN DESA (KLIK DONWLOAD)
• BARU: PERMENDARI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA. (KLIK DONWLOAD) 
• PERMENDAGRI NOMOR 81 TAHUN 2015 TENTANG EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN (KLIK DONWLOAD)
• PERMENDAGRI NOMOR 82 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA. (KLIK DONWLOAD)
• PERMENDAGRI NOMOR 83 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA. (KLIK DONWLOAD)
• PERMENDAGRI NOMOR 84 TAHUN 2015 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA PERANGKAT DESA. (KLIK DONWLOAD)
• PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 111 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PERATURAN DI DESA (KLIK DONWLOAD)
• PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 112 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA (KLIK DOWNLOAD)
• PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 113 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (KLIK DONWLOAD)
• PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 114 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA (KLIK DOWNLOAD)

PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN BARANG/JASA (LKPP) TENTANG DESA

• NEW: PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 13 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA. (KLIK DOWNLOAD)
• PERATURAN KEPALA (PERKA) LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA NOMOR 13 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA. (KLIK DONWLOAD)

 PERATURAN GEBERNUR BALI (PERGUB)

PERATURAN BUPATI  (PERPUB) KABUPATEN BULELENG

• PERATURAN BUPATI NOMER 16 TAHUN 2016 TENTANG JUKNIS RPJMDesa DAN RKPDesa (KLIK DONWLOAD )  
• PERATURAN BUPATI BULELENG NOMER 23 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BULELEENG NOMOR 73 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (KLIK DONWLOAD )   DAN
  (KLIK DONWLOAD )
• PERATURAN BUPATI BULELEENG NOMOR 78 TAHUN 2014 TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DESA (KLIK DONWLOAD )
• PERATURAN BUPATI BULELEENG NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG SOTK DESA (KLIK DONWLOAD )
• PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA (KLIK DONWLOAD )  
• PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 31 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH BUPATI BULELENG NO 5 TAHUN 2017  TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN PERBEKEL DAN TUNJANGAN PERANGKAT DESA (KLIK DONWLOAD )

nb ; mohon maaf ya bila masih dalam kekurangan, nanti terus terupdate,,,,,,,,,,